Pengawas hak asasi manusia HRW mengatakan bahwa pemerintah Bangladesh harus menangguhkan rencana untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar, karena pemulangan Rohingya ke Myanmar selama kediktatoran militer membahayakan nyawa dan kebebasan mereka.
Repatriasi sukarela Rohingya. Meenakshin Ganguly, Direktur HRW Asia Selatan, mengatakan bahwa kembalinya mereka dalam keadaan aman dan bermartabat saat ini tidak mungkin karena dewan militer kudeta saat ini melakukan pembantaian di seluruh negeri dan diskriminasi rasial di Negara Bagian Rakhine.
Rohingya juga mengatakan kepada HRW bahwa pihak berwenang Bangladesh membohongi mereka dan memaksa mereka untuk menghadiri pertemuan dengan pihak berwenang Myanmar. Beberapa mengatakan bahwa mereka diminta untuk menghadiri pertemuan tersebut dengan memberi tahu mereka bahwa mereka akan diberitahu tentang kemungkinan menetap di negara ketiga.
Delegasi Myanmar yang beranggotakan 17 orang untuk program repatriasi Rohingya mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh dari tanggal 15 hingga 22 Maret dan mewawancarai 449 orang dari 149 keluarga pengungsi Rohingya.
HRW menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh harus berhenti bekerja untuk bernegosiasi dengan dewan militer Myanmar untuk pengungsi Rohingya dan mengembalikan mereka hanya setelah menetapkan kebijakan dan peraturan yang menghormati hak asasi manusia di Myanmar.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) juga mengatakan bahwa rencana dewan militer untuk menerima kembali Rohingya saat ini sedang berada di Myanmar. Menurut analisis situasi di Negara Bagian Rakhine, diumumkan pada 19 Maret bahwa Rohingya belum dapat kembali ke rumah mereka dalam jangka panjang.
Sumber :